Rekap-Kabar TPOLS, Mei 2025 – Pada sekitar April dan Mei 2025, setidaknya terdapat 3 persoalan besar yang paling banyak beredar dalam beragam platform sosial TPOLS (Grup WhatsApp, Zoom, Website, Youtube, dan berbagai media sosial lainnya). 3 persoalan besar ini memuat beragam isu yang saling berhubungan, yaitu: (1) Penolakan UU TNI, penguatan peran militer, PHK massal, dan kriminalisasi petani; (2) Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penelantaran buruh migran, dan peringatan International Workers Memorial Day (IWMD) 2025; dan (3) Peringatan dan penggembosan May Day 2025.
Penolakan UU TNI, Penguatan Peran militer, PHK Massal Buruh, dan Kriminalisasi Petani
Pada akhir Maret 2025, pengesahan UU TNI memicu aksi penolakan di Indonesia. Berdasarkan besarnya keresahan yang beredar, Sekretariat TPOLS memfasilitasi diskusi online dengan topik “Ancaman UU TNI sebagai Alat Kontrol dan Pembungkaman Suara Buruh dan Petani di Perkebunan Sawit”. Topik ini dipilih karena sudah banyak kasus terkait intervensi militer di berbagai wilayah dalam jaringan TPOLS yang justru membungkam suara buruh dan petani. Narasumber-narasumber yang hadir saling berbagi cerita tentang kasus-kasus yang sedang mereka hadapi terkait intervensi militer di wilayahnya masing-masing: Fatrisia bercerita tentang bagaimana petani yang tergabung dalam Forum Petani Plasma Buol (FPPB) yang menuntut hak atas tanah dan sering menghadapi militer dan kriminalisasi di Sulawesi Tengah; Firmansyah bercerita tentang bagaimana proses advokasi KASBI Kalimantan Barat terkait PHK massal buruh yang semakin mengalami ketidakjelasan dan dibungkam setelah akuisisi kebun oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), perusahaan BUMN yang dikuasai oleh kalangan militer; Rita Uwaka bercerita tentang bagaimana kasus-kasus kekerasan dan penghancuran lingkungan di bawah rezim militer di Nigeria; beberapa peserta diskusi lainnya juga bercerita tentang kasus-kasus militerisme di wilahnya masing-masing, seperti Kalimantan Tengah, Papua, dan sebagainya.
Sumber: Diskusi Publik “Ancaman UU TNI” (2025)
Selain itu, FPPB dan KASBI Kalimantan Barat juga aktif mengirimkan pernyataan sikap terkait kasus PHK massal dan kriminalisasi petani, yang dapat dilihat website TPOLS. Meski begitu, gencarnya kampanye dan advokasi yang dilakukan serikat dan komunitas lokal seolah diabaikan dan dibungkam melalui penguatan aparatus kekerasan. Penguatan peran dan intervensi militer di berbagai wilayah merupakan kemunduran besar dalam demokrasi Indonesia, lebih jauh lagi sebagai ancaman terhadap penghangusan hak-hak buruh, meluasnya PHK massal, dan kriminalisasi petani. Dengan kata lain, proses pemiskinan masif sedang terjadi di Indonesia.
Masalah K3, Penelantaran Buruh Migran, dan Peringatan IWMD 2025
Ketika peran militer semakin diperkuat, masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) cenderung terabaikan. Dalam jaringan TPOLS, beberapa kampanye dan advokasi terkait masalah kesehatan buruh muncul di jaringan TPOLS sekitar 2 bulan terakhir. Kasus krisis pangan dan penyakit dialami oleh buruh korban PHK PT Duta Palma di Kalimantan Barat, yang selama proses akuisisi oleh PT APN tidak terselesaikan sehingga berujung pada banyaknya buruh dan pengurus serikat yang meninggalkan kebun tanpa memperoleh hak-haknya. Aksi mogok kerja terjadi di PT. Sarana Prima Multi Niaga (SPMN) yang menuntut perbaikan pelayanan dan penanganan medis, termasuk pemberhentian dokter yang tidak acuh terhadap kesehatan buruh. Meski akhirnya tercapai kesepakatan dalam mediasi tripartit, saat ini pengurus Serikat Pekerja Sawit Indonesia (SEPASI) dan buruh PT SPMN sedang memantau apakah layanan dan fasilitas kesehatan akan dibenahi di PT SPMN sesuai kesepakatan, atau hanya berupa janji kosong sebagaimana dialami buruh PT APN. Persoalan K3 tidak hanya berhenti saat buruh masih aktif bekerja tetapi juga setelah dianggap tidak dibutuhkan, disingkirkan oleh perusahaan dan pulang ke kampung, sebagaimana dialami oleh buruh migran. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menemukan bagaimana banyak buruh migran ditelantarkan saat sakit dan bahkan meninggal setelah pulang ke kampungnya.
Sumber: Kumpulan Dokumentasi Foto SEPASI (2025)
Menjelang peringatan International Workers’ Memorial Day (IWMD) 2025, Sekretariat TPOLS memfasilitasi diskusi online dengan topik “Ngobrol Santai bersama Buruh Sawit dan Tambang dalam Menyongsong IWMD 2025”. Diskusi ini ditujukan sebagai ruang berbagi cerita dan pengalaman terkait kasus K3 yang sedang diadvokasi oleh serikat di dua sektor ekonomi primadona, yakni sawit dan tambang, di Indonesia. Serikat yang bergabung untuk di antaranya: Serikat Pekerja Sawit Indonesia (SEPASI), Serikat Buruh Sawit Sejahtera (SBSS), Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Kalbar, Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi IMIP (SBIPE IMIP) Morowali, Serikat Organisasi Pekerja IWIP (SOPI) Halmahera, serta peserta lainnya yang juga terlibat membagikan ceritanya.
Peringatan dan Pengembosan May Day 2025
Di jaringan TPOLS, May Day menjadi ajang untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan yang selama ini dialami buruh sawit. Pada May Day 2025, tidak hanya peringatan May Day tetapi juga penggebosan May Day marak dibicarakan dan dibahas. Penggembosan sebelum May Day terjadi di berbagai wilayah, dengan gencarnya pemerintah mengajak serikat dan organisasi sipil lainnya dalam peringatan May Day sebagai “Kolaborasi Day”, yang bersifat perayaan semata dalam bingkai acara Senam Sehat dan pembagian Door Prize, bukan menyuarakan tuntutan buruh. Di Kalimantan Barat, aparat keamanan bahkan mendatangi kantor organisasi-organisasi sipil supaya bergabung dan tidak mengganggu agenda May Day versi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tentu saja, jaringan TPOLS menolak itu dan tetap memperingati May Day dengan memampang poster-poster yang menyuarakan tuntutan buruh.
Jaringan TPOLS saling membagikan foto aksi, poster tuntutan, video, dan siaran pers di berbagai platform sosial TPOLS, di antaranya: KASBI Kalimantan Barat, Serikat Pekerja Borneo Raya (SPBR), SERBUK Kalimantan Barat, Aliansi Gerakan Kalimantan Barat Memanggil (FMN, FMKRI, AGRA, WALHI, Link-AR, dll.), Serikat Pekerja Sawit Indonesia (SEPASI), Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat Kalimantan Tengah, Forum Petani Plasma Buol (FPPB), Gerakan Perjuangan Rakyat Papua (GPRP), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Solidaritas Perempuan (SP), Serikat Pekerja Kampus (SPK), dan dari jaringan internasional (Malaysia, Filipina, Kamboja, Bangladesh, Jerman).
Sumber: Kumpulan foto dari berbagai negara yang dibagikan di grup WA TPOLS pada May Day 2025
Untuk mengetahui informasi-informasi selengkapnya, silakan kunjungi akun Youtube, Website dan Instagram TPOLS, di antaranya dalam taiutan-tautan berikut:
>> Video YouTube
Diskusi Publik: Ancaman UU TNI Kenapa UU TNI Berbahaya? (Bagian 1: Konteks Kebijakan) Kenapa UU TNI Berbahaya? (Bagian 2: Konteks Perlawanan Petani dan Buruh di Buol) Diskusi Publik: Menuju IWMD dan May Day 2025
>> WebsiteReportase Diskusi Publik: Ancaman UU TNI PERNYATAAN SIKAP SERIKAT PEKERJA BORNEO RAYA (SPBR) SIARAN PERS FORUM PETANI PLASMA BUOL (FPPB) PERNYATAAN DAN TUNTUTAN SEPASI