Akhir Agustus ini menandai kemarahan rakyat yang meluas. Tersebar di berbagai titik, ratusan ribu orang menguasai jalanan untuk memprotes kebijakan dan watak rezim oligarki Prabowo-Gibran dan DPR RI yang sewenang-wenang dalam berkuasa, menaikkan anggaran pendapatan...
Rakyat Berjuang, Negara Bela Pengusaha, Negara Bungkam Rakyat: Solidaritas Internasional untuk Mengakhiri Kekerasan dan Brutalitas Negara
Sudah kesekian kalinya negara Indonesia menunjukkan keberpihakannya pada para pemilik modal. Kali ini, gelombang protes buruh, pelajar dan masyarakat sipil direspon dengan pengerahan kekerasan berlebih hingga menimbulkan korban jiwa. Seorang buruh Ojol (ojek online)...
Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!
Pernyataan Sikap Bersama Masyarakat Sipil: Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri! Demonstrasi tak lain yang merupakan respon warga atas kebijakan ugal-ugalan DPR dan Pemerintah lagi-lagi ditanggapi negara dengan melibatkan...
JSML: Draft Akta Skim Perumahan Pekerja Ladang
Jawatankuasa Sokongan Masyarakat Ladang (JSML) merancang RUU Akta Skim Perumahan Pekerja Ladang (Estate Workers Housing Scheme Act) setelah melakukan konsultasi publik di lebih dari 100 perkebunan sejak tahun 2022. Ada ratusan ribu buruh bergaji rendah di Malaysia...
Buku Saku: Taktik-taktik Perusahaan Sawit untuk Merebut Lahan Masyarakat
Buku saku ini merupakan terjemahan dari "Promise, Divide, Intimidate, and Coerce: Tactics Palm Oil Companies Use to grab community lands" yang disusun oleh Informal Alliance Against Industrial Oil Palm Plantations di Afrika Tengah dan Barat. Buku saku ini menceritakan...
PERNYATAAN SIKAP GEBRAK: “SOLIDARITAS UNTUK RAKYAT PATI”
PERNYATAAN SIKAP ALIANSI GERAKAN BURUH BERSAMA RAKYAT(GEBRAK) “SOLIDARITAS TERTINGGI UNTUK PERJUANGAN RAKYAT PATI” Jakarta, 13 Agustus 2025 Karena arogansi dan kepongahan dalam mengambil keputusan, Sudewo, Bupati Pati dipaksa mundur oleh rakyatnya sendiri. Ini bermula...
Rekap-Kabar TPOLS: Juni-Juli 2025
Metode Pengumpulan Data: “Rekap-Kabar TPOLS” ditujukan sebagai media sirkulasi rangkuman berita yang beredar di berbagai platform sosial TPOLS dan kegiatan-kegiatan kolaborasi di Jaringan TPOLS, dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Dengan...
Investigasi Menunjukkan Perkebunan Socfin/Bolloré Merugikan Komunitas di Afrika dan Asia
Siaran Pers Bersama | Dipublikasikan pada 1 Juli 2025 Selama beberapa dekade, komunitas yang tinggal di sekitar perkebunan milik grup Socfin di seluruh dunia telah mengecam praktik-praktik kasar perusahaan tersebut, mulai dari perampasan tanah hingga kekerasan...
Recent Post
Hentikan Penggusuran dan Pengusiran Petani Padang Halaban, Keluarkan Alat Berat dan Tarik Mundur Aparat Keamanan Serta Bebaskan Massa Aksi yang Ditahan!
Jakarta, 28 Januari 2028: Menyikapi penggusuran berkedok eksekusi lahan putusan pengadilan yang tengah berlangsung di Padang Halaban Kabupaten Labuhan Batu – Sumatera utara oleh Pengadilan Tinggi Rantau Prapat atas permohonan PT. Sinar Mas Agro Resources and...
SURAT PERNYATAAN SOLIDARITAS PADANG HALABAN
KAMI BERSAMA PADANG HALABAN: Hentikan Penggusuran di Padang Halaban dan Hormati Hak Asasi Manusia Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Labuhan Batu Kapolda Sumatera Utara di Medan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta Menteri ATR/BPN di...
SIARAN PERS: KELOMPOK TANI PADANG HALABAN DAN WARGA SEKITAR MENOLAK EKSEKUSI OLEH PENGADILAN DAN MENGECAM KERAS PT. SMART
“Penggusuran atau Pengusiran Orang Secara Paksa Adalah Kejahatan Atas Kemanusiaan” Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS) dan Masyarakat yang berada di sekitar perkebunan PT. Smart menolak dan mengecam keras rencana eksekusi yang akan dilakukan oleh...
Pestisida Terlarang Semakin Membanjiri Indonesia
Setiap tahun, perusahaan-perusahaan dari Uni Eropa (UE), seperti Jerman, Belgia, dan Spanyol, mengekspor ratusan ribu ton pestisida berbahaya ke negara-negara di luar Eropa. Padahal banyak dari zat-zat beracun di dalam pestisida ini dilarang penggunaannya di...
Jaringan Solidaritas Buruh Sawit Menolak Kesewenang-wenangan Sistem Pengupahan 2026
Pada tanggal 17 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan pengupahan untuk tahun 2026. Salah satu poin yang menjadi perhatian jaringan buruh sawit adalah kenaikan skala alfa menjadi 0,5 - 0,9...







