Siaran Pers Bersama | Dipublikasikan pada 1 Juli 2025
Selama beberapa dekade, komunitas yang tinggal di sekitar perkebunan milik grup Socfin di seluruh dunia telah mengecam praktik-praktik kasar perusahaan tersebut, mulai dari perampasan tanah hingga kekerasan seksual. Kini, keluhan mereka akhirnya dibenarkan oleh sumber yang mengejutkan: konsultan yang dibayar oleh Socfin sendiri, yang menyimpulkan bahwa sebagian besar keluhan tersebut adalah benar, dan bahwa sebagian besar pelanggaran adalah tanggung jawab perusahaan.
Earthworm Foundation baru saja menyelesaikan investigasi selama dua tahun terhadap 139 keluhan dari komunitas terdampak terhadap perkebunan kelapa sawit dan karet milik grup Socfin di Asia dan Afrika. Socfin adalah konglomerat besar yang dimiliki bersama oleh dua keluarga kaya Eropa: keluarga Fabris dari Belgia dan keluarga Bolloré dari Prancis. Beroperasi selama lebih dari 100 tahun, saat ini Socfin menguasai 372.000 hektare lahan pertanian di 10 negara, di mana mereka menghadapi sejarah panjang perlawanan dari komunitas terdampak. Earthworm, sebuah organisasi konsultan berbasis di Swiss yang membantu perusahaan memenuhi standar sosial dan lingkungan, disewa oleh Socfin untuk melakukan investigasi ini.
Masalah-masalah yang ditelusuri Earthworm mencakup kekerasan seksual dan pelanggaran tenaga kerja di perkebunan Socfin, perampasan tanah, pengusiran paksa, pembatasan mobilitas warga, perusakan situs sakral, dan pencemaran air minum masyarakat. Investigasi ini mencakup 12 perkebunan di Kamboja, Kamerun, Pantai Gading, Liberia, Nigeria, dan Sierra Leone, yang mencakup 87% dari total lahan milik Socfin. Beberapa dari perkebunan ini merupakan bagian dari rantai pasok global untuk perusahaan multinasional seperti Nestlé dan Goodyear.
Hasil investigasi tersebut sangat tajam: 59% dari keluhan komunitas dikonfirmasi sebagai “berdasar” atau “sebagian berdasar”, sebagian besar dinilai sebagai tanggung jawab langsung perusahaan. Hanya sebagian kecil (30%) yang dinyatakan “tidak berdasar”. Secara keseluruhan, ini berarti bahwa perusahaan terpaksa mengakui bahwa keluhan yang telah diajukan komunitas selama lebih dari 10 atau 20 tahun itu memang valid dan benar adanya.
Pelanggaran sehari-hari di sekitar perkebunan muncul dalam berbagai bentuk. Masalah tanah mencakup pelanggaran hukum atau pengusiran paksa, kompensasi yang tidak dibayar, hingga ketidakadilan historis yang melekat dalam sertifikat atau perjanjian sewa lahan. Kekerasan terhadap perempuan mencakup pelecehan oleh pekerja laki-laki, pemerasan hubungan seksual sebagai syarat kerja atau sekadar untuk lewat di perkebunan, bahkan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
Masalah-masalah ini bersifat struktural dan meluas. Dari 12 perkebunan yang dikunjungi, Earthworm mengonfirmasi pelanggaran ketenagakerjaan dan dampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat di sembilan perkebunan, konflik lahan dan degradasi lingkungan di delapan perkebunan, kekerasan berbasis gender oleh personel perkebunan di tujuh perkebunan, dan perusakan situs sakral di empat perkebunan.
“Dengan kata lain,” kata Emmanuel Elong dari Aliansi Nasional Petani dan Penduduk Kamerun, “data ini menegaskan bahwa bagi kami, komunitas di lapangan, sistem produksi Socfin adalah bentuk eksploitasi.”
Ini merupakan dakwaan keras terhadap salah satu perusahaan perkebunan tertua dan terbesar di dunia – yang didirikan pada masa kolonial dan masih beroperasi dengan cara kolonial. Pemegang saham utama Socfin, grup Bolloré, serta para pemberi dana, ikut bertanggung jawab karena mereka memperoleh keuntungan finansial atau membantu mendanai aktivitas perusahaan yang berkontribusi terhadap pelanggaran ini.
Termasuk di antaranya adalah International Financial Corporation (anggota Kelompok Bank Dunia), bank seperti BNP Paribas atau UBS, serta beberapa pemerintah negara tuan rumah. Bahkan pemegang saham Bolloré sendiri, seperti Dana Pensiun Norwegia, telah mengangkat kekhawatiran tentang keterlibatan grup ini dalam praktik tersebut.
“Perempuan adalah pihak yang paling menderita akibat keberadaan perkebunan ini,” kata Aminata Finde Massaquoi dari Jaringan Perempuan Melawan Ketidakadilan Perkebunan Pedesaan di Sierra Leone. “Di Malen, tempat Socfin beroperasi, perempuan kehilangan tanah mereka sendiri yang selama ini menjadi sumber makanan dan pendapatan tetap, serta akses ke hutan tempat mereka mendapatkan obat-obatan.”
Banyak dari masalah ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Komunitas, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil yang sebelumnya mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran ini sering menghadapi penangkapan, gugatan hukum, dan intimidasi. Akibatnya, banyak yang tidak percaya bahwa perusahaan akan menyelesaikan masalah ini secara sukarela.
Sebuah kajian terbaru terhadap cara kerja Earthworm Foundation menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana independensi mereka dari perusahaan seperti Socfin. Menanggapi temuan tersebut, Socfin telah merancang “rencana aksi” mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi Earthworm, tetapi tanpa melibatkan atau memberikan kendali kepada komunitas. Ini sama saja dengan cetak biru untuk ketidakbertanggungjawaban yang berkelanjutan dan potensi kerugian lebih lanjut.
Siaran pers ini didukung oleh
Aceh Wetland Forum, Indonesia
Advocates for Community Alternatives, Ghana/USA
Alliance for Rural Democracy (ARD), Liberia
Apel Green Aceh, Indonesia
Association of Women Neighbouring Socapalm Edéa (AFRISE), Cameroon
Bunong Indigenous People’s Association (BIPA), Cambodia
FIAN Belgium
FIAN Switzerland
GRAIN, international
Green Advocates International, Liberia
Green Scenery, Sierra Leone
HEKS, Switzerland
Jeunes Volontaires pour l’Environnement – Côte d’Ivoire
Justice Ensemble, France
Le Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY, Madagascar/France
Les Soulèvements de la terre, France
Look Green Care Foundation (LGCF), Nigeria
Malen Affected Land Owners and Users Association (MALOA), Sierra Leone
Natural Resource Women Platform (NRWP), Liberia
OnEstEnsemble, Cameroon
PUSAKA Bentala Rakyat, Indonesia
ReAct Transnational, France
Réseau des Acteurs du Développement Durable (RADD), Cameroon
Rettet den Regenwald e.V. (Rainforest Rescue), Germany
Riverains Ensemble, France
Solifonds, Switzerland
SYNAPARCAM, Cameroon
The Oakland Institute, USA
Transnational Palm Oil Labour Solidarity Network (TPOLS), international
WALHI Sumatera Utara, Indonesia
Women’s Network against Rural Plantation Injustice (Wonarpi), Sierra Leone
World Rainforest Movement (WRM), Uruguay
Youth Volunteers for Environment – Ghana
Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi:
Ms Aminata Finde Massaquoi, WoNARPI (Sierra Leone), [email protected], +232 76 652954
Mr Emmanuel Elong, Synaparcam (Cameroon), [email protected], +237 63915213
Mr Koffi Wisdom, Youth Volunteers for Environment (Ghana), [email protected], +233 24 964 8407
Catatan:
(1) Laporan The Earthworm Foundation tersedia dalam situsweb website: https://earthworm.org/. Kompilasi laporan yang kami kumpulkan dapat ditemukan di sini: https://drive.google.com/drive/folders/1lVLN2EoZIhRd8HLQjQVBF9wb33jC_uq6?usp=sharing
(2) Lihat Sheridan Prasso, “The Rubber Barons”; Bloomberg, 16 April 2025, https://www.bloomberg.com/features/2025-socfin-plantations/. Socfin’s response: https://www.bloomberg.com/letters/2025-05-06/socfin-responds-to-bloomberg-story-on-rubber-plantations
(3) Lihat Norwegian Pension Fund Council on Ethics statement of 26 June 2024, https://etikkradet.no/compagnie-de-lodet-se-and-bollore-se/. Selain itu, setidaknya terdapat 22 lembaga keuangan yang telah mengeluarkan Bolloré dan/atau Socfin anak perusahaannya terkait kasus lainnya seperti pelanggaran hak asasi manusia: https://financialexclusionstracker.org/exclusion-list?company_name=Bollor%C3%A9
(4) Lihat World Rainforest Movement, “NGOs at the service of plundering territories: the Earthworm Foundation case”, 23 April 2025 (https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/ngos-at-the-service-of-plundering-territories-the-earthworm-foundation-case). Lihat juga respon dari Earthworm’s (https://earthworm.org/pages/earthworm-foundations-response-to-the-world-rainforest-movement-article).