Reportase Diskusi: “Kenapa Buruh lebih butuh jaminan tempat tinggal ketimbang anggota DPR?”

Sekretariat TPOLS menyelenggarakan diskusi publik dengan topik “Kenapa Buruh Lebih Butuh Jaminan Tempat Tinggal Ketimbang Anggota DPR?”, dengan narasumber dari Malaysia dan Indonesia (JSML, KPBI dan Serbuk Kalimantan Barat) yang  saling berbagi pengalaman dalam mengadvokasi hak buruh terkait jaminan tempat tinggal, ruang bersama dan lingkungn yang layak bagi rumah tangga buruh, di ruang zoom pada 6 September 2025. Pertanyaan yang membahas persoalan perumahan buruh sawit tersebut menjadi titik tolak dalam diskusi publik yang jarang disentuh tetapi sangat fundamental. Di saat tunjangan perumahan untuk pejabat negara bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan, buruh sawit masih harus berjuang keras untuk sekadar memiliki tempat tinggal layak. Tulisan ini merangkum beberapa poin-poin diskusi untuk direfleksikan lebih lanjut di Jaringan TPOLS.

Perumahan Buruh Sawit: Hak Dasar yang Masih Terpinggirkan

Buruh sawit di Indonesia dan Malaysia menghadapi persoalan serupa, yaitu ketiadaan skema perumahan yang memadai. Pemerintah enggan mengatur kebujakan yang menjamin perumahan buruh, sementara perusahaan hanya menyediakan mess seadanya yang tidak memenuhi standar kelayakan. Kondisi ini membuat buruh dan keluarganya hidup dalam ketidakpastian, terutama setelah tidak lagi bekerja di perkebunan.

Karthiges Rajamanickam, Koordinator JSML Malaysia, menceritakan bagaimana perjuangan panjang advokasi perumahan buruh sawit di negaranya kerap berhadapan dengan intimidasi aparat. Meski sempat meraih beberapa keberhasilan advokasi di beberapa wilayah, tekanan dari aparat tetap berlangsung. Hal ini mencerminkan bahwa perjuangan hak atas perumahan adalah medan konflik politik dan ekonomi.

Kesenjangan Tinggi dengan Pejabat Negara

Damar Panca Mulya, Sekjen KPBI, menyoroti kesenjangan yang mencolok pejabat negara yang mendapat fasilitas perumahan mewah, sementara buruh sawit harus hidup di tempat tinggal dan lingkungan tidak layak. Padahal, UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak, termasuk tempat tinggal. Buruh sawit yang berkontribusi besar pada ekonomi nasional justru diperlakukan semata-mata sebagai alat produksi.

Perjuangan perumahan, karenanya, tidak bisa dilepaskan dari perjuangan politik. Negara semestinya mengambil alih tanggung jawab, memastikan akses terhadap perumahan layak, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Sayangnya, kebijakan yang ada justru lebih berpihak pada kepentingan bisnis.

Hutang, Komersialisasi, dan Eksploitasi

Diskusi ini juga mengungkap kenyataan pahit lain banyak buruh sawit terjerat hutang akibat rendahnya upah. Untuk menutup kebutuhan dasar, mereka terpaksa berhutang yang justru menambah tekanan dalam pekerjaan. Layanan dasar seperti sanitasi, kesehatan, bahkan program tabungan perumahan buruh justru dikomersialisasi, hal ini semakin memperparah beban hidup mereka.

Kesaksian buruh seperti Damianus dari Serikat  Pekerja Sawit  Indonesia (SEPASI) PT. Makin Group Kalimantan Tengah, memperlihatkan betapa rentannya posisi buruh. Banyak yang bekerja bertahun-tahun tanpa pesangon karena status kontrak yang tidak jelas. Bahkan ada kasus kematian buruh tanpa kompensasi yang semestinya menjadi hak mereka. Semua ini menunjukkan betapa hak normatif buruh sawit kerap diabaikan.

Perumahan sebagai Isu Agraria dan Politik

Persoalan perumahan buruh tidak bisa dipisahkan dari isu agraria. Tanah dan rumah buruh seringkali sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan, tetapi sebagai cara untuk mempertahankan kontrol atas tenaga kerja. Rizal, Koordinator TPOLS, menekankan bahwa perjuangan perumahan adalah bagian dari perebutan kendali tanah dari tangan perusahaan dan negara yang abai. Oleh karena itu, perjuangan buruh sawit atas hak perumahan bukan sekadar tuntutan normatif, melainkan perjuangan politik. Mereka menuntut transparansi perusahaan, tanggung jawab negara, dan perombakan kebijakan yang lebih adil.

Meski penuh tekanan, kriminalisasi, bahkan represi aparat, buruh sawit bersama organisasi rakyat tetap membangun solidaritas lintas wilayah dan negara. Diskusi publik ini menegaskan pentingnya sinergi gerakan buruh, tani, aktivis lingkungan, hingga jaringan internasional untuk menuntut perubahan mendasar dalam kebijakan perumahan dan kesejahteraan buruh.Perumahan bukan sekadar atap dan dinding tetapi juga hak dasar, ruang hidup, dan jaminan masa depan anak-anak buruh.

Berikut bahan-bahan pendukung diskusi: