Meminta agar Kerajaan Malaysia mengeluarkan Moratorium atas rencana penyergapan dan penangkapan migran tidak berdokumen hingga proses vaksinasi tuntas

Siaran pers

7 Juni 2021

Rencana penangkapan besar-besaran pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran tidak berdokumen merupakan satu bentuk kekerasan yang didukung negara yang ditujukan pada kelompok orang yang paling rentan di negara ini.

Pengepungan terhadap buruh migran tidaklah pernah menjadi suatu strategi yang baik—terlebih lagi pada saat pandemi Covid-19. Rencana pemerintah ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan penyebarluasan infeksi Covid-19 dan penciptaan kluster baru, seperti yang kita lihat di Pusat Tahanan Imigrasi tahun lalu. Hal ini terus membahayakan nyawa jutaan pekerja migran dan warga Malaysia.

Migran tidak berdokumen terdiri dari banyak kelompok orang yang berbeda, yang juga menjadi korban. Bahkan istilah PATI (Pendatang Asing Tanpa Izin) sangat menyesatkan secara hukum.

Malaysia seharusnya tidak menghukum para migran karena berada dalam kondisi yang bukan kesalahan mereka. Kami percaya bahwa 95% migran tidak berdokumen di Malaysia berada dalam posisi ini karena pelanggaran yang dilakukan oleh para agen, majikan dan pedagang manusia. Ada juga banyak laporan publik yang menunjukkan keterlibatan aparat penegak hukum nasional dan pegawai negeri dalam perdagangan migran ke negara tersebut.

Kami memahami kekhawatiran pemerintah untuk memastikan semua warga mendapatkan vaksin. Namun, tindakan penahanan pekerja tidak berdokumen bukanlah pendekatan yang tepat untuk melakukannya. Sebaliknya, harus ada proses konsultasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Proses vaksinasi nasional harus dipimpin oleh satu lembaga, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin (JKJAV), dan di bawah program ‘Kemanusiaan dan Kesehatan’, bukan program Keamanan.

Selain itu, perlu juga adanya satu perubahan dalam proses imigrasi. Hal ini mengingat Undang-Undang Keimigrasian yang saat ini tengah menggantikan semua undang-undang lain di negara Malaysia dan mengorbankan banyak migran.

Kami juga mengusulkan agar pelanggaran keimigrasian dilihat sebagai pelanggaran administratif dan tidak digunakan untuk menghukum sesama manusia yang sekedar mencari penghidupan dengan melintasi perbatasan.

Oleh karena itu kami meminta Menteri Dalam Negeri, YB Hamzah Zainuddin, dan Ditjen Imigrasi Khairul Dzaimee Daud untuk berdialog guna melihat cara-cara progresif di mana kita dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah terkait pekerja migran tidak berdokumen.

Pada hari ulang tahun Raja Malaysia, kami meminta intervensi kerajaan dari Yang Di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, untuk menghentikan tindakan keras yang diberlakukan dan menyerukan moratorium penuh atas penangkapan dan penahanan oleh semua lembaga penegak hukum sampai proses vaksinasi penuh selesai.

 

Pernyataan ini didukung oleh:

1. Tenaganita
2. North South Initiative
3. Beyond Borders Malaysia
4. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)
5. Persatuan Sahabat Wanita
6. Monitoring Sustainability of Globalisation (MSN)
7. Parti Sosialis Malaysia (PSM)
8. ALTSEAN-Burma
9. Centre for Independent Journalism (CIJ)
10. Pusat Komas
11. Pertubuhan Sukarelawan Harapan Malaysia (MOVE Malaysia)
12. The Refuge for Refugees
13. Jaringan Rakyat Tertindas (Jerit)
14. The Instant Cafe Theatre Company
15. PLUHO, People Like Us Hang Out!
16. KRYSS Network
17. Demokrat Kebangsaan
18. Al-Hasan Volunteer Network
19. Freedom Film Network
20. Sabah Reform Initiatives (SARI)
21. EMPOWER
22. Dr Ann Lee
23. Allison Hill
24. Sudy Yeo
25. Dr Hartini Zainuddin
26. Deborah Priya Henry
27. Hasan Al-Akraa