Berbagi Kasus Perampasan Lahan dan Masalah Perburuhan
Kasus Perampasan Lahan
Pada bulan Juli 2026, kasus-kasus perampasan lahan dan perburuhan dibagikan di Grup WA TPOLS. Di Papua Selatan, PT Agrinas Palma Nusantara berencana membuka kebun sawit baru sekitar 400 ribu hektare. Dalam berita betahita.id, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengkritisi rencana tersebut, bahwa konflik baru akan muncul melalui pelibatan TNI dalam mekanisme kerja Satgas PKH.
Di Kalimantan Barat, konflik antara masyarakat adat Dayak Kualan dan PT Mayawana Persada sudah lama terjadi. Tidak hanya merampas ruang hidup masyarakat, pihak perusahaan juga mengkriminalisasi tokoh adat yang menolak kehadiran masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil yang terlibat dalam mengadvokasi dan mengampanyekan masalah ini adalah LBH Kalimantan Barat, LBH Pontianak, LinkAR Borneo, Satya Bumi, WALHI Eksekutif Nasional, Trend Asia, Auriga Nusantara, AGRA, Kaoem Telapak, dan Front Mahasiswa Nasional.
Kasus Perburuhan
Di Kalimantan Barat, Buruh PT Perkebunan Anak Negeri Pasaman (PANP) dan PT Sentosa Asih Makmur (SAM), yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut pengakuan masa kerja sejak pertama kali bekerja saat berstatus Karyawan Harian Lepas (KHL). Namun pihak perusahaan menyangkal bahwa masa kerja hanya dihitung sejak pengangkatan menjadi pekerja tetap. Meski mogok kerja ini sesuai dengan prosedur, pihak perusahaan mengirim “Surat Panggilan Kerja” dan menyebutkan bahwa aksi mogok tersebut tidak sah dan dianggap mangkir. Situasi ini berhasil membuat buruh bimbang dan menghentikan mogok kerja.
Di kawasan perusahaan hilir industri sawit di Jakarta Utara, sekitar 216 buruh anggota Serikat Buruh Aneka Industri – PT. Asia Palm (SBAI – PT. Asia Palm) melakukan aksi mogok kerja karena perusahaan hilir industri sawit ini melakukan PHK sepihak tanpa alasan terhadap 89 buruh anggota SBAI – PT. Asia Palm.
Di Filipina, Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) menuntut penyelidikan masalah-masalah perburuhan terhadap Hacienda Lolita di Kota Cadiz setelah para buruh melaporkan hanya menerima upah harian sebesar ₱250 atau ₱2.500 setiap dua minggu, padahal upah minimum legal untuk buruh perkebunan di Visayas Barat sebesar ₱520 per hari, serta masalah-masalah perburuhan lainnya yang sudah berlangsung lama.
Survei Pangan untuk Mendukung Advokasi Pengupahan
Sejak dua tahun terakhir Sekretariat TPOLS bergabung dalam aliansi Komite Hidup Layak (KHL), yang terdiri berbagai serikat buruh dan organisasi perburuhan lintas sektor (sawit, manufaktur, ekonomi gig, nikel, dan kebandarudaraan). Setelah bersama-sama menyusun rancangan survei sejak bulan lalu, pada akhir Juli 2026 tim survei perkebunan sawit melaksanakan survei pangan bagi buruh-buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Borneo Raya (SPBR) di Kabupaten Sambas. Survei ini merupakan bagian dari rangkaian riset “Strategi Bertahan Hidup Keluarga Buruh”. Sebelumnya, aliansi KHL melakukan survei pengeluaran rumah tangga buruh (2023) dan survei kondisi utang rumah tangga buruh (2024). Pada tahun ini, KHL berfokus pada survei kondisi pangan dan gizi rumah tangga buruh untuk mendukung advokasi pengupahan yang akan dilakukan serikat-serikat buruh di bulan Oktober-November 2026.
Sumber Foto: Dokumentasi Sekretariat TPOLS, Diskusi Perkenalan Survei Pangan Bersama Pengurus SPBR (6/26)
Perencanaan Kampanye Internasional terkait Bahaya Pestisida
Selain mengeksplorasi masalah-masalah terkait hak-hak dasar perburuhan, jaringan TPOLS juga sedang merencanakan dan menyiapkan kampanye nasional dan internasional terkait bahaya pestisida. Jaringan TPOLS akan terlibat dalam kampanye internasional yang diinisiasi oleh jaringan Perancis. Jaringan Perancis berencana memobilisasi aksi untuk memprotes perusahaan pestisida pada 3 Oktober 2026. Jaringan TPOLS sedang merancang kampanye udara dari temuan-temuan TPOLS sebelumnya terkait bahaya dan dampak pestisida, mendukung aksi dan kampanye internasional tersebut. Selain itu, jaringan TPOLS juga berencana melanjutkan kampanye pestisida ini hingga bulan Desember 2026.