Catatan Lingkar Belajar: Strategi Pengorganisiran dan Perjuangan Serikat Buruh Pedesaan di Acre, Brazil

Jumat, 19 Juni 2026 — Diskusi daring bertajuk “Perjuangan Buruh, Tanah, dan Ekologi: Strategi pengorganisiran dan perjuangan Extractive Reserves di Acre, Brazil” diselenggarakan melalui kolaborasi Sawit Wxmen Educational Group (SWEG), Sawit Watch (SW), Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), dan World Rainforest Movement (WRM). Diskusi ini dipandu oleh Pepe dari SWEG dengan menghadirkan Dercy Teles, mantan Presiden Serikat Buruh Pedesaan Brazil (STR) sebagai pembicara. Diskusi ini merupakan bagian dari agenda “Seri Lingkar Belajar Transisi Berkeadilan di Industri Sawit” yang bertujuan untuk merefleksikan pengalaman serikat buruh pedesaan di Brazil dengan kondisi kelompok tani dan buruh sawit di Indonesia. Tulisan ini merupakan catatan ringkas pembelajaran dari pengalaman perjuangan Serikat Buruh Pedesaan di Brazil.

Awal Konflik dan Pembentukan Serikat Buruh Pedesaan

Pada awal tahun 1970-an, wilayah Xapuri mengalami perubahan drastis, yakni dari sistem ekstraktif (mengambil hasil hutan, terutama karet) beralih menjadi kawasan peternakan sapi. Perubahan ini dilakukan sepihak oleh para bos atau pemilik perkebunan karet pada masa itu, yang menjual lahan hutan kepada para peternak. Masalah utama dari transaksi ini adalah ketidaktahuan para buruh sadap karet beserta keluarga mereka yang sudah lama menetap di pedalaman hutan. Para pemilik tanah datang membawa preman bayaran (jagunços), menggunakan kekerasan, mengusir keluarga-keluarga buruh, dan membakar rumah mereka. Kepanikan ini memicu gelombang eksodus besar-besaran dari pedalaman hutan untuk melarikan diri dan mencari penghidupan di pinggiran kota. Akibatnya, kota-kota mendadak menjadi sangat padat dan daerah kumuh bermunculan.

Sebagai bentuk perlawanan, serikat buruh mulai dibentuk. Pada tahun 1975, Serikat Buruh Pedesaan (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) pertama didirikan di Brasileia, sekitar 60 kilometer dari Xapuri. Chico Mendes bertindak sebagai sekretaris serikat saat itu. Pada tahun 1977, Serikat Buruh Pedesaan Xapuri resmi didirikan. Saat itu, Chico Mendes tidak lagi masuk dalam susunan pengurus serikat karena dia telah beralih ke politik partai sebagai partisan. Meskipun begitu, dia tetap menjadi sekutu kuat dan terus membantu pengorganisasian buruh.

Menggalakkan Pertemuan Serikat Melalui Komunitas Basis Gereja

Menghadapi sistem yang menindas, masyarakat mulai mencari cara untuk melawan. Pada tahun 1978, Gereja Katolik membantu mengorganisir masyarakat melalui “Grup Evangelisasi” dengan membawa pendekatan Teologi Pembebasan, yang mengajarkan bahwa iman harus membebaskan manusia dari penindasan sosial. Setelah sesi keagamaan selesai, pertemuan langsung dilanjutkan dengan refleksi masalah bersama oleh delegasi serikat buruh. Di sinilah mereka mengusulkan dan merancang strategi untuk memperkuat perlawanan terhadap kebijakan negara yang telah mengubah hidup mereka di hutan menjadi seperti “neraka”.

Mengidentifikasi Masalah Harian dan Melaksanakan Aksi Nyata

Pada tahun 1978, komunitas memilih Dercy sebagai penggerak Grup Evangelisasi sekaligus delegasi serikat buruh. Melalui serangkaian pertemuan, Dercy dan rekan-rekannya berhasil mengidentifikasi tiga permasalahan utama di lapangan:

• Buta Huruf yang Parah: Tingkat literasi sangat rendah, di mana mayoritas masyarakat tidak bisa membaca dan menulis. Kondisi ini jauh lebih memprihatinkan di kalangan perempuan.
• Ketiadaan Akses Kesehatan: Absennya fasilitas medis maupun layanan pertolongan pertama dasar di kawasan pedalaman hutan.
• Eksploitasi Ekonomi: Setelah terbebas dari kontrol bos perkebunan (tuan tanah), masyarakat justru terperangkap dalam permainan marreteiros (tengkulak). Para tengkulak ini datang membawa kuda atau keledai untuk membeli hasil karet penduduk dengan harga yang sangat murah, lalu menjual kembali barang kebutuhan pokok kepada mereka dengan harga yang mencekik.

Perjuangan ini berlangsung di bawah bayang-bayang rezim kediktatoran militer Brasil. Dercy menuturkan bahwa di setiap rapat komunitas, selalu ada intel kepolisian yang menyusup untuk merekam dan memotret wajah para peserta, yang nantinya digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi dan mempersekusi penduduk. Meskipun diawasi secara ketat oleh pihak militer, pada tahun 1981 komunitas ini mulai menjalankan berbagai program mandiri secara bergerilya, antara lain:

• Memberantas Buta Huruf sebagai Strategi Bertahan: Mereka merintis program literasi untuk pemuda dan orang dewasa. Saat menjabat sebagai Presiden Serikat Buruh Xapuri, Dercy meresmikan sekolah pertama di pedalaman hutan yang aksesnya sangat ekstrem—membutuhkan waktu 12 jam perjalanan kaki. Pendidikan baca-tulis ini bukan sekadar proses belajar biasa, melainkan strategi bertahan hidup. Di tengah penyadapan saluran radio oleh Polisi Federal, kemampuan membaca dan menulis memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi secara aman melalui surat dan pesan rahasia yang tidak terdeteksi oleh pihak intelijen.
• Membentuk Koperasi Komunitas: Guna memutus rantai eksploitasi para marreteiros, masyarakat mendiskusikan pengembangan kemandirian ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan sistem koperasi agar penduduk dapat mengelola aktivitas jual-beli secara kolektif dan berkeadilan.
• Memberdayakan Tenaga Medis Komunitas: Melalui desakan serikat buruh, Sekretariat Kesehatan Negara Bagian akhirnya terpaksa mengakui keberadaan tenaga medis desa. Para tenaga medis ini dilatih secara langsung oleh seorang perawat bergelar doktor dari Universidade Federal do Acre. Mereka tidak hanya dibekali kemampuan P3K konvensional, tetapi juga dilatih untuk memproduksi obat-obatan homeopati dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati hutan di sekitar mereka.
• Mendobrak Dominasi Laki-laki (Machismo): Dercy berhasil meruntuhkan tembok diskriminasi gender dengan terpilih sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Presiden Serikat Buruh Pedesaan di Brasil. Sebelumnya, serikat buruh adalah ruang eksklusif bagi laki-laki, dan perempuan yang diizinkan bergabung hanyalah para janda. Menariknya, pada masa jabatan berikutnya, struktur kepengurusan serikat buruh diisi oleh 90% perempuan.
• Merumuskan Kawasan Lindung Ekstraktif (Reserva Extrativista): Ruang-ruang kelas yang diselenggarakan di tengah hutan turut difungsikan sebagai arena debat politik. Hasilnya, para peserta kelas tumbuh menjadi “pembentuk opini” yang melek akan hak-hak mereka. Kesadaran politik inilah yang menjadi ujung tombak perlawanan penduduk dalam menahan laju deforestasi. Puncak dari perjuangan panjang ini adalah keberhasilan mereka merumuskan dan mewujudkan “Kawasan Lindung Ekstraktif Chico Mendes”—sebuah kawasan hutan seluas hampir satu juta hektar. Kawasan lindung ini lahir langsung dari gagasan kelas buruh hutan, dengan prinsip dasar bahwa merekalah yang paling berhak memutuskan cara hidup dan metode pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan, bukan pihak luar.

Mobilisasi, Aliansi dan Advokasi

• Membangun Aliansi Masyarakat Hutan: Sebuah aliansi yang kuat dibangun antara masyarakat adat (penduduk asli) dan masyarakat non-adat (para penyadap karet). Keduanya disatukan oleh kepentingan yang sama, yakni mempertahankan hutan sebagai sumber kehidupan utama—baik untuk pasokan makanan maupun penyadapan getah karet. Solidaritas ini diwujudkan melalui berbagai pertemuan gabungan yang bertujuan untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintah.
• Mobilisasi Aksi Massa (Mutirão): Masyarakat menggunakan strategi pengumpulan massa untuk mendatangi pusat-pusat kekuasaan, seperti Kantor Gubernur, Majelis Legislatif, hingga INCRA. Dalam praktiknya, sebuah komite kecil diutus masuk untuk bernegosiasi, sementara massa dalam jumlah besar bersiaga di luar sebagai bentuk unjuk kekuatan. Persatuan dan tekanan massa inilah yang sangat ditakuti oleh pemerintah dan penguasa setempat.
• Aksi Konfrontasi Langsung (Empates): Selain negosiasi, masyarakat juga menempuh jalur konfrontasi langsung, yaitu aksi perlawanan berupa demonstrasi atau blokade langsung di lapangan. Salah satu momen krusial terjadi pada 2 Mei 1982 melalui empate besar pertama di Xapuri, yang berujung pada penangkapan 112 orang (laki-laki dan perempuan) oleh aparat kepolisian.
• Pembagian Peran Taktis Pemimpin Serikat: Berdasarkan arahan dari CONTAG (Konfederasi Buruh Pertanian), Presiden Serikat dilarang turun langsung ke lokasi konfrontasi langsung. Taktik ini diterapkan untuk menghindari tuduhan pemerintah bahwa aksi massa digerakkan oleh provokator tunggal—sebuah langkah antisipatif yang diambil pasca-tragedi pembunuhan Presiden Serikat Brasileia. Sebagai gantinya, para pemimpin serikat bertugas di markas untuk mengatur strategi perlindungan hukum (menyiapkan pengacara) dan menyediakan logistik pangan bagi penduduk yang ditangkap.
• Penggalangan Dukungan dan Perluasan Jaringan: Perjuangan ini tidak berjalan sendirian. Gerakan mereka didukung oleh para pedagang kota yang secara sukarela menyumbangkan makanan untuk ratusan demonstran. Lebih dari itu, mereka juga berhasil menggalang solidaritas yang luas serta mengamankan pendanaan hibah (fundo perdido) dari berbagai jaringan di tingkat nasional maupun internasional.
• Advokasi Nasional untuk Kawasan Lindung Ekstraktif Versi Komunitas: Pada tahun 1985, Serikat Buruh mengadakan Pertemuan Nasional Penyadap Karet di Brasília. Pertemuan ini bertujuan untuk mengadvokasi konsep kawasan lindung ekstaktif yang telah mereka rumuskan bersama, sekaligus mendesak Pemerintah Federal agar menjadikan “Kawasan Lindung Ekstraktif Chico Mendes” sebagai model acuan reforma agraria berbasis komunitas. Tuntutan ini pada akhirnya baru direalisasikan oleh pemerintah setelah Chico Mendes tewas dibunuh.

Kemunduran Gerakan Akibat Intervensi Negara dan Politik Partai

Menutup penjelasannya dengan nada getir, Dercy mengungkapkan bahwa berbagai keberhasilan masa lalu kini mengalami kemunduran yang fatal akibat ragam intervensi dari negara. Kemunduran ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:

• Kooptasi Serikat Buruh dan Fragmentasi Masyarakat Sipil: Terdapat ironi yang kuat; jika di masa kediktatoran militer tekanan keras justru memicu persatuan yang solid untuk merebut hak, di masa demokrasi saat ini perjuangan masyarakat justru melemah. Organisasi masyarakat sipil terpecah belah akibat disusupi oleh kepentingan politik kepartaian (partisan) yang dibawa masuk oleh struktur pemerintahan. Akibatnya, fungsi asli “Kawasan Lindung Ekstraktif Chico Mendes” kini terancam, dan dialog dengan pemerintah kerap mandek di “meja diskusi” sebagai sekadar basa-basi birokrasi tanpa adanya tindakan nyata.
• Standardisasi Pendidikan Komunitas: Pemerintah telah mengambil alih sekolah-sekolah komunitas hutan dan menyamakan standarnya dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Kebijakan ini secara efektif mematikan ruang debat politik kritis yang selama ini menjadi roh dari sistem pendidikan lokal mereka.
• Penggeseran Peran Agen Kesehatan: Fungsi Agen Kesehatan diubah oleh pemerintah sehingga program dan pelayanannya tidak lagi relevan dengan kebutuhan spesifik komunitas yang tinggal di kawasan hutan.
• Militerisasi Berkedok Konservasi Lingkungan: Pemerintah mendemobilisasi masyarakat sipil dan secara bersamaan melakukan militerisasi di kawasan lindung. Aparat penegak hukum serta badan perlindungan lingkungan—seperti ICMBio, IBAMA, dan Força Nacional—justru dikerahkan untuk menekan ruang gerak penduduk lokal.
• Ilusi Pembangunan Infrastruktur: Kehadiran infrastruktur modern di “Kawasan Lindung Ekstraktif Chico Mendes” (seperti akses jalan tanah dan jaringan listrik) pada kenyataannya dibangun bukan untuk menyejahterakan penduduk lokal. Fasilitas tersebut murni melayani kepentingan ekstraksi kapitalis, khususnya untuk jalur pengangkutan kayu log dan peternakan sapi. Lebih jauh, aktivitas penebangan hutan ini mengusir hewan buruan yang selama ini menjadi sumber pangan utama penduduk setempat.
• Ketiadaan Alternatif Ekonomi: Penduduk terpaksa beralih ke sektor peternakan sekadar untuk bertahan hidup. Hal ini terjadi karena anjloknya pasar karet dan absennya kebijakan pemerintah yang mendukung pemanfaatan hasil hutan oleh penduduk. Pilihan ekonomi penduduk sangat dibatasi, di mana hanya tersisa satu koperasi kacang yang dimonopoli oleh negara dan satu perusahaan swasta sebagai pembeli karet.
• Pengusiran Terselubung: Terdapat larangan bagi penduduk untuk melakukan pertanian subsisten (berladang untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri). Karena pemerintah hanya menuntut pelestarian hutan secara mutlak tanpa memberikan solusi atau alternatif ekonomi bagi penduduk, kebijakan ini tak ubahnya sebagai “pengusiran terselubung”. Perlahan namun pasti, kondisi ini akan memaksa penduduk pergi karena mereka tidak lagi memiliki cara untuk bertahan hidup di tanahnya sendiri.

Selamat Belajar dan Berjuang!