Sabtu, 6 Juni 2026 — Kekerasan berbasis militer dan perampasan lahan yang semakin masif di kawasan Asia Tenggara memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Merespons krisis ini, sebuah diskusi publik daring bertajuk “Military-Based Violence and Land Grabbing in Negros Occidental, The Philippines” diselenggarakan untuk membangun solidaritas lintas negara. Diskusi ini difasilitasi oleh Kartika dari Palangka Raya Ecological and Human Rights Studies (PROGRESS) dengan menghadirkan tiga pembicara: Gi Estrada dari Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA), Fatrisia Ain dari JAGA DECA, dan Enjo Sarmiento dari Center for Environmental Concerns (CEC).
Gi Estrada menjelaskan tentang sejarah ekspansi dan monopoli lahan, eksploitasi buruh, dan rentetan tragedi kemanusiaan di Negros. Pulau Negros secara historis berstatus sebagai lumbung tebu Filipina yang terjebak dalam eksploitasi feodal dan semi-feodal ala hacienda peninggalan kolonial. Program reforma agraria (CARP) sejak era Corazon Aquino gagal secara struktural; lebih dari 100.000 hektar tanah tidak dibagikan, dan 80% dari lahan yang didistribusikan terpaksa disewakan kembali kepada tuan tanah karena petani penerima tidak memiliki modal. Situasi ini diperparah oleh program SPEED dari Bank Dunia yang mengubah sertifikat tanah kolektif menjadi individu agar lahan lebih mudah dijual. Selain itu, pemerintah memfasilitasi perampasan tanah publik melalui perluasan 6.000 hektar perkebunan kelapa sawit oleh korporasi besar (DMCI/Happy Inc.) di Candoni. Sebagai bentuk perlawanan, petani melakukan pendudukan dan penggarapan lahan secara mandiri (Bungkalan) hingga seluas 5.000 hektar, yang kini berusaha dihancurkan oleh negara.
Ketimpangan struktural ini menciptakan kondisi serupa perbudakan bagi 350.000 buruh tani tebu di Negros. Sekitar 97% buruh bekerja di bawah sistem borongan kelompok (Pakyaw), di mana belasan orang harus bekerja 8-12 jam sehari (bahkan memuat tebu di malam hari akibat cuaca panas ekstrem) demi upah 400-500 peso per ton tebu yang dibagi bersama, sementara hanya 3% yang mendapat upah harian (480 peso—di bawah standar minimum). Penderitaan ini memuncak saat tiempo muerto (musim mati) yang bisa berlangsung hingga enam bulan, memaksa buruh berutang kepada tuan tanah hanya untuk bertahan hidup.
Krisis agraria ini terus diperparah oleh alih fungsi lahan pertanian secara masif oleh pemerintah daerah menjadi ladang panel surya, pertambangan, pariwisata, serta kebijakan perpanjangan masa sewa tanah oleh asing hingga 99 tahun. Perlawanan warga sudah mengakar lama. Sebagai respons atas perlawanan warga, negara mengerahkan 7 hingga 9 batalyon infanteri yang menciptakan kondisi Darurat Militer (Martial Law) secara de facto di pedesaan Negros. Militer mempraktikkan red-tagging—menuduh serikat pekerja seperti NFSW sebagai front komunis—serta meniru gaya pembunuhan “Tokhang” (seperti Operasi Sauron 2019 yang menewaskan puluhan petani dalam beberapa hari). Terjadi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (IHL) melalui pembunuhan di luar hukum terhadap kombatan yang sudah tertangkap atau terluka. Dengan 8 korban penghilangan paksa dan 113 tahanan politik, komunitas internasional didesak untuk bersuara, mengirimkan petisi ke lembaga pemerintah, serta menggalang dukungan moril maupun materil lintas batas untuk menghentikan militerisasi di Negros. Konflik yang memanas ini memuncak pada Tragedi Toboso, 19 April 2026. Dalam insiden tersebut, militer menewaskan 19 orang, di mana 9 di antaranya adalah warga sipil non-kombatan, termasuk anak di bawah umur, staf UMA Erol Wendell, dan mahasiswa UP Diliman Alisa Alano yang tewas kehabisan darah akibat tak diberi akses medis.
Enjo Sarmiento (Center for Environmental Concerns – CEC) menjelaskan terkaitvakar konflik, kerusakan lingkungan, dan militerisasi di Negros. Pasca-insiden pembantaian 19 orang di Toboso, media yang dikelola negara langsung melabeli seluruh korban sebagai pemberontak (teroris), padahal di saat bersamaan mereka mengakui belum mengetahui identitas para korban. Hal ini merupakan taktik negara untuk mendiskreditkan mereka yang memperjuangkan reforma agraria dan hak masyarakat adat di Negros.
Meskipun Negros adalah pulau terbesar keempat di Filipina yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan merupakan bagian dari Coral Triangle, masyarakatnya dibiarkan miskin akibat eksploitasi historis: (1) Sistem Hacienda Warisan Kolonial: Praktik monopoli tanah oleh segelintir elit (hacenderos) yang dimulai oleh Spanyol tidak dihapus oleh penjajah Amerika Serikat, melainkan justru diperkuat untuk memudahkan pengerukan sumber daya alam, khususnya tebu; (2) Kelaparan Massal 1980-an: Kehancuran pasar gula global yang diperparah oleh korupsi rezim Marcos Sr. dan degradasi tanah akibat sistem pertanian monokultur memicu kelaparan parah yang berlangsung selama lima tahun; (3)Reforma Agraria Palsu: Program reforma agraria (CARP) di era Corazon Aquino hingga rezim Marcos Jr. saat ini terbukti gagal. Warga Negros bahkan menghadapi penggusuran masif atas nama pembangunan. Terdapat berbagai proyek destruktif yang menggusur komunitas nelayan dan masyarakat adat (Ati/Ata), mulai dari upaya menghidupkan kembali tambang raksasa (Maricalum dan Basay), proyek tambang tembaga terbuka Hinoba-an senilai $480 juta, belasan izin tambang lepas pantai, reklamasi di Bacolod, hingga proyek terowongan menembus pegunungan. Pemerintah Marcos Jr. mendeklarasikan Negros sebagai ibu kota energi terbarukan (RE) dengan memberikan jalur persetujuan cepat dan pemotongan pajak. Namun, proyek-proyek ini dimonopoli oleh perusahaan swasta dan oligarki energi yang sama melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP), sehingga sama sekali tidak membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal.
Negara menggunakan instrumen militer untuk memuluskan perampasan ruang hidup warga. Laporan Global Witness (2024) menempatkan Filipina sebagai negara paling mematikan di Asia bagi pembela lingkungan, di mana militer (AFP) menjadi pelaku utama penculikan dan pembunuhan. Pengerahan pasukan militer terbukti selalu tumpang tindih dengan lokasi mega-proyek. Kehadiran mereka ditujukan untuk memberangus penolakan dan resistensi warga lokal, bukan untuk melakukan kontra-insurjensi seperti yang selalu diklaim pemerintah. Di satu sisi, militer mengklaim Negros sudah “bebas pemberontakan” dan aman. Namun di sisi lain, Memorandum No. 32 warisan rezim Duterte—yang melegalkan penambahan batalyon militer di Negros—tetap dipertahankan dan dijalankan oleh rezim Marcos Jr. Selama kondisi penindasan struktural, perampasan tanah, dan perusakan lingkungan ini terus dipertahankan, rakyat Negros akan terus melakukan perlawanan untuk menuntut sistem ekonomi, politik, dan sosial yang lebih adil.
Fatrisia (Jaga Deca) menjelaskan bahwa tragedi pembunuhan 19 warga sipil di Toboso, Negros Occidental, bukanlah sekadar tragedi lokal di Filipina, melainkan cerminan dari persoalan sistemik di Asia Tenggara. Kejadian ini membuktikan bagaimana tuntutan sah atas hak tanah, penghidupan, dan keadilan sosial justru direspons oleh negara menggunakan kacamata “keamanan” (sekuritisasi) ketimbang solusi demokratis. Ketika pendekatan keamanan menggantikan keadilan, ruang sipil menyusut dan risiko kekerasan mematikan terhadap warga sipil meningkat tajam.
Militerisasi di kawasan ini sangat erat kaitannya dengan persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Latihan militer gabungan Balikatan di Filipina adalah simbol ekspansi militer AS demi mempertahankan pengaruhnya di Indo-Pasifik. Hal ini menempatkan Asia Tenggara dalam bahaya karena berisiko menjadi arena pertarungan negara-negara adidaya (“Global North”). Praktik militerisasi ini meredefinisi konsep keamanan semata-mata dari perspektif negara—bukan rakyat—sehingga konflik agraria dan tuntutan hak dasar dipandang sebagai ancaman keamanan nasional.
Indonesia menghadapi pola penindasan struktural yang sama dengan Filipina. Sebagai pemasok utama minyak sawit, nikel, dan mineral strategis global, negara-negara Global South seperti Indonesia (termasuk masyarakat di Sulawesi Tengah) dipaksa berperan hanya sebagai lokasi ekstraksi, sumber buruh murah, dan pasar konsumen. Demi melancarkan Proyek Strategis Nasional (PSN), hilirisasi, dan transisi energi, stabilitas investasi dijadikan prioritas absolut. Akibatnya, penolakan warga yang mempertahankan ruang hidupnya selalu dihadapi dengan stigmatisasi, kriminalisasi, dan represi aparat bersenjata. Batas antara “keamanan nasional” dan “keamanan investasi” menjadi kabur. Di Indonesia, militerisasi tidak hanya terlihat dalam konflik bersenjata, tetapi termanifestasi melalui keterlibatan militer dalam urusan sipil, ekonomi, dan pembangunan. Hal ini terbukti dari masuknya militer ke dalam pemerintahan sipil, program ketahanan pangan, hingga rencana pembentukan ratusan batalyon baru oleh rezim saat ini. Penambahan pasukan ini berjalan beriringan dengan kebijakan pembabatan jutaan hektar hutan adat di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan untuk mega-proyek perkebunan skala besar (Food Estate) berkedok transisi energi dan swasembada pangan.
Di akhir diskusi, para pembicara dan peserta diskusi sepakat untuk menyerukan pentingnya solidaritas dan persatuan internasional dalam menghadapi represi negara dan menolak perampasan ruang hidup. Gi (UMA) dan Enjo (CEC) mengapresiasi konsistensi jaringan untuk saling menguatkan perjuangan dan melawan propaganda hitam, secara khusus terkait kampanye tuntutan keadilan bagi 19 orang dari Negros. Selaras dengan pandangan tersebut, Fatrisia (Jaga Deca) menekankan pentingnya persatuan lintas batas untuk menolak perampasan ruang hidup demi kepentingan negara dan kapitalis besar, seraya mendorong urgensi solidaritas ke depan bagi Papua yang terancam militerisasi masif demi proyek strategis rezim. Menyimpulkan kesamaan pola penindasan di Filipina dan Indonesia, Rizal (TPOLS) menegaskan bahwa keadilan tidak dapat diwujudkan melalui jalur litigasi semata, melainkan harus direbut melalui kekuatan kolektif yang terosganisir. Menurutya, transformasi sejati hanya bisa dicapai ketika buruh, petani, dan masyarakat yang tertindas bersatu dan membangun aliansi yang kuat. Kartika (Progress ) menutup diskusi dengan ajakan untuk terus merawat ruang-ruang perlawanan kolektif, dan seruan “Long live international solidarity“!.
Untuk menyimak diskusi ini lebih lengkap, silakan menonton video Youtube di tautan:
CROSS-BORDER SOLIDARITY: JUSTICE FOR NEGROS
atau membaca transkip diskusi di tautan:
Keadilan untuk Negros Filipina